BOGOR – Bupati Halmahera Tengah, Dr. Ir. Ikram Malan Sangadji hadiri Rapat Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian (Rakorendal) Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2025 pada 18–19 November 2025 di hotel Sentul Lake, Bogor.

 

Kegiatan ini dihadiri 18 gubernur dari wilayah perbatasan, para bupati/wali kota, serta kementerian dan lembaga terkait.

 

Rakorendal dibuka oleh Menko Polhukam Jenderal TNI (Purn) Djamar Chineseago bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sebagai Kepala BNPP. Sekretaris BNPP Komjen Pol. Makhruzi Rahman turut hadir dalam kegiatan tersebut.

 

Forum ini membahas penyelarasan arah pembangunan kawasan perbatasan dengan RPJMN 2025–2029 sesuai amanat UU No. 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara. Pembangunan perbatasan diarahkan untuk memperkuat sektor politik, pertahanan, keamanan, ekonomi, sosial, dan budaya.

 

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan visi pengelolaan perbatasan 2025–2029, yakni terwujudnya kawasan perbatasan yang tangguh, mandiri, sejahtera, dan adaptif melalui penguatan pertahanan, swasembada sumber daya, serta ekonomi berkelanjutan yang bertumpu pada potensi lokal.

 

Visi ini diterjemahkan menjadi penguatan pertahanan dan keamanan kawasan perbatasan sebagai garda terdepan NKRI, pembangunan sistem pengawasan dan penegakan hukum lintas batas yang kokoh, peningkatan kapasitas kawasan melalui tata ruang, pengembangan potensi unggulan, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat, serta perbaikan tata kelola kelembagaan agar pengelolaan perbatasan lebih efektif, efisien, dan terkoordinasi lintas sektor.

 

Mendagri Tito menegaskan pentingnya menjadikan kawasan perbatasan sebagai beranda depan Indonesia menuju Indonesia Emas 2045, bukan lagi wilayah tertinggal.

 

“Melalui Rakorendal 2025, BNPP berharap rumusan kebijakan dan arah pembangunan yang lahir dari forum ini menjadi landasan kuat untuk mewujudkan kawasan perbatasan yang tangguh, mandiri, dan sejahtera, sekaligus memperkokoh posisi Indonesia di beranda depan NKRI,”pungkasnya (tim)