WEDA-Wakil Bupati Halmahera Tengah memimpin rapat Monitoring Center for Prevention (MCP) yang digagas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai instrumen pemantauan dan evaluasi upaya pencegahan korupsi di pemerintah daerah. Kegiatan yang dilaksanakan pada Kamis, (13/11) berlangsung di ruang rapat Bupati lantai II dan dihadiri oleh para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemda Halteng.

 

Wakil Bupati menjelaskan bahwa MCP merupakan sistem pengukuran kinerja pencegahan korupsi yang mencakup delapan area intervensi utama, meliputi perencanaan dan penganggaran daerah, pengadaan barang dan jasa, perizinan, penguatan APIP, manajemen ASN, optimalisasi pajak daerah, pengelolaan barang milik daerah, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

 

Wakil Bupati menyampaikan bahwa capaian MCP Halmahera Tengah pada tahun berjalan menunjukkan progres positif pada beberapa area, terutama perencanaan dan penganggaran, manajemen ASN, serta optimalisasi pajak daerah. Namun sejumlah area seperti pengadaan barang dan jasa, perizinan, dan pengelolaan BMD masih membutuhkan perhatian serius karena belum memenuhi indikator secara maksimal.

 

“Capaian MCP kita terus membaik, tetapi masih ada beberapa OPD yang belum maksimal dalam pemenuhan indikator. Saya minta agar OPD terkait tidak menunggu menjelang batas waktu. Lakukan percepatan sejak sekarang, identifikasi kendalanya, dan segera tuntaskan,” tegasnya.

 

Ahlan juga memberikan saran dan arahan teknis agar hambatan yang ada dapat segera diatasi oleh OPD.

“Kalau kendalanya pada dokumen pendukung, segera lengkapi. Jika butuh koordinasi lintas OPD, lakukan dalam dua atau tiga hari ke depan. Jangan berjalan sendiri-sendiri. Kita harus kerja kolaboratif supaya target MCP bisa tercapai,” ujarnya.

 

Wakil Bupati menekankan bahwa peningkatan MCP bukan hanya memenuhi penilaian KPK, tetapi juga memperbaiki tata kelola pemerintahan daerah.

 

“MCP ini bukan hanya angka, tetapi cermin komitmen kita terhadap integritas dan tata kelola yang benar. Pastikan laporan yang masuk sesuai implementasi di lapangan. Kita ingin Halteng semakin transparan, semakin akuntabel,” jelasnya.

 

Dalam rapat tersebut, pimpinan OPD memaparkan progres dan kendala masing-masing area. Beberapa kendala umum yang ditemukan antara lain keterlambatan unggahan dokumen, koordinasi yang belum optimal, serta perlunya peningkatan kualitas pelaksanaan kebijakan dan SOP di beberapa unit kerja.

 

Wakil Bupati meminta agar percepatan pemenuhan data, peningkatan kualitas pelaporan, dan penguatan koordinasi menjadi prioritas bersama. Ia menegaskan bahwa Pemda Halteng berkomitmen penuh untuk memastikan seluruh indikator MCP dapat tercapai sesuai target.

 

Rapat ditutup dengan komitmen bersama untuk meningkatkan skor MCP Halmahera Tengah sebagai wujud keseriusan pemerintah daerah dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, responsif, dan bebas korupsi.(tim)