WEDA – Bupati Halmahera Tengah, Ikram Malan Sangaji, melantik 7 Jabatan Pimpinan Tinggi Prtama (JPTP) dengan nomor  821. 2/ KEP/414/2026  tentang pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dilingkungan Kabupaten Halteng dan  pejabat Administrator dengan nomor 821. 2/416 KEP//20226 tentang pengangkatan sejumlah pejabat Administrator di lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah  serta pejabat pengawas dengan No. 821.2/417/2026 tentang pengangkatan sejumlah pejabat pengawas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Halteng. Kegiatan ini berlokasi di Aula Salahuddin Bin Talabudin pada Kamis, (20/8/2026).

Diketahui JPTP yang dilantik yakni Ahmadiarsyah, jabatan lama Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, jabatan baru sebagai Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan. Mardiatiningsi Kitong, jabatan lama Sekretaris pada Dinas Ketahanan Pangan, jabatan baru Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia (SDM).

Husen Umagapi, jabatan lama Kepala Bagian Hukum, jabatan baru Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik.Hakkamy Husain, jabatan lama Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik, jabatan baru Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan.

Husain Ali, jabatan lama Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan, jabatan baru Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah(BAPPERIDA).

Rijja Rajana, jabatan lama Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan,  jabatan baru Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan. M. Subhan Somola, jabatan lama Sekretaris pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi,  jabatan baru Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Bupati Ikram Malan Sangaji menegaskan bahwa pelantikan bukan sekadar pergantian posisi dalam struktur birokrasi. Menurutnya, setiap jabatan mengandung amanah, tanggung jawab, serta tuntutan kinerja yang harus dipertanggungjawabkan kepada negara, pemerintah daerah, masyarakat, dan Tuhan Yang Maha Esa.

“Jabatan bukan tempat untuk mencari kenyamanan, apalagi kepentingan pribadi dan kelompok. Jabatan adalah ruang untuk bekerja, mengabdi, menyelesaikan persoalan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,”terangnya.

Ikram  bilang, para pejabat yang diberi kepercayaan telah dinilai memiliki kemampuan, kompetensi, integritas, dan kapasitas untuk menjalankan tugas.

” Karena itu, kepercayaan tersebut harus dijawab melalui kinerja yang terukur, loyalitas terhadap kepentingan negara, serta keberanian mengambil keputusan yang berpihak kepada masyarakat,”terangnya.

Ikram juga mendorong para pejabat untuk tidak hanya menunggu arahan dalam menjalankan tugas. Ia meminta mereka berani berorientasi pada penyelesaian persoalan dan hasil nyata bagi masyarakat.

“Jangan hanya bertanya, ‘Apa yang harus saya kerjakan’, tetapi juga berani bertanya, ‘Apa yang bisa saya selesaikan, Perbedaan antara birokrasi yang biasa-biasa saja dengan birokrasi yang berkinerja tinggi terletak pada keberanian untuk menyelesaikan masalah, bukan sekadar menjalankan rutinitas,”ungkapnya.

Kepada pejabat pimpinan tinggi pratama, Bupati Ikram meminta agar visi dan misi kepala daerah diterjemahkan ke dalam program dan kebijakan yang nyata. Sementara itu, pejabat administrator dan pengawas diminta memastikan seluruh kebijakan serta program pemerintah berjalan hingga tingkat pelaksana dan benar-benar memberi dampak kepada masyarakat.

Ikram turut menekankan pentingnya integritas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Menurutnya, keterbatasan anggaran, sarana-prasarana, maupun sumber daya manusia tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan integritas.

“Kita boleh memiliki keterbatasan anggaran, keterbatasan sarana dan prasarana, bahkan keterbatasan sumber daya manusia. Tetapi kita tidak boleh memiliki keterbatasan dalam hal integritas,” katanya.

Ikram berharap penataan birokrasi tersebut dapat membuat organisasi pemerintahan daerah berjalan lebih efektif dan selaras dengan kebutuhan pembangunan Halmahera Tengah. Ia mengajak seluruh jajaran untuk membangun budaya kerja yang kolaboratif, inovatif, cepat, disiplin, dan akuntabel.

Selanjutnya, orang nomor satu di Halmahera Tengah ini mengingatkan seluruh pejabat yang dilantik agar menjaga kepercayaan, bekerja dengan sungguh-sungguh, menghormati aturan, serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

” Saya membutuhkan pejabat yang inisiatif, responsif, mampu membaca persoalan, berani mengambil keputusan, dan bertanggung jawab terhadap keputusan tersebut,”pungkasnya.(tim)