WEDA- Wakil Ketua DPRD Halmahera Tengah, Munadi Kilkoda. menyoroti kasus 69 karyawan PT TID yang alami keracunan makanan.

 

Menurutnya, insiden tersebut bukan kejadian baru, melainkan persoalan berulang yang menunjukkan adanya kelalaian serius dari pihak perusahaan.

 

Munadi menyampaikan, kasus keracunan yang dialami karyawan PT Tempopres International Delivery (TID) dan PT Tempopres Mining Indonesia (TMI) telah terjadi beberapa kali kejadian, bahkan, Pemkab Halmahera Tengah sudah pernah mengeluarkan rekomendasi kepada perusahaan yang merupakan subkontraktor dari BPN.

 

“Keracunan seperti ini sudah terjadi berulang kali oleh karyawan TID, kurang lebih tiga kali. Bahkan sudah ada rekomendasi Pemda terhadap perusahaan tersebut. Jadi kalau kemudian masih terjadi, artinya perusahaan ini tidak taat dengan rekomendasi sebelumnya,”ungkapnya.

 

Kata Munadi , dalam situasi seperti ini pemerintah tidak cukup hanya memberikan peringatan, melainkan harus menjatuhkan sanksi tegas agar kejadian serupa tidak terus berulang.

 

“Harusnya pemerintah bukan saja memberikan peringatan lagi, tapi sudah harus ada sanksi tegas kepada mereka,” tegasnya.

 

Munadi juga soroti aspek penyediaan konsumsi bagi para pekerja. Ia menilai sejak awal perusahaan wajib memastikan bahwa vendor katering yang digunakan telah memenuhi standar legalitas serta keamanan pangan.

 

“Ketika menggunakan jasa katering, perusahaan harus memastikan mereka memenuhi standar legalitas dan standar keamanan pangan. Ini yang kami ikhtiarkan. Kemungkinan kateringnya tidak memenuhi standar itu tapi tetap dipaksakan, padahal tidak boleh seperti itu,” terangnya.

 

Munadi menambahkan, kejadian ini mencerminkan adanya kelalaian dan ketidakpatuhan, tidak hanya dari TID dan TMI, tetapi juga dari pihak BPN sebagai pemilik yang seharusnya melakukan pengawasan langsung.

 

“Terjadi kelalaian dan ketidakpatuhan dari TID, bahkan juga oleh BPN sebagai owner yang mestinya memonitoring langsung hal-hal seperti ini supaya tidak terjadi,”ujarnya.

 

Selain itu, DPRD Halmahera Tengah berencana mengambil langkah lanjutan dengan memanggil pihak-pihak terkait untuk dimintai penjelasan.

 

“ Kami rencananya akan kami panggil mereka untuk meminta penjelasan,”tandasnya(tim)