TERNATE -Bupati Halmahera Tengah Ikram Malan Sangadji resmi memimpin Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Kabupaten Halmahera Tengah.
Diketahui Ikram dilantik sebagai Ketua DPC HKTI Halteng bersama jajaran pimpinan HKTI kabupaten/kota se-Provinsi Maluku Utara dalam rangkaian Musyawarah Daerah (Musda) HKTI Maluku Utara yang berlangsung di Bela Hotel Ternate, Senin (21/9/2026).
Tidak hanya Ikram M Sangadji tetapi Aswar Salim dipercaya sebagai Sekretaris DPC HKTI Kabupaten Halmahera Tengah.
Pelantikan ini menjadi momentum awal bagi kepengurusan HKTI Halteng untuk memperkuat konsolidasi organisasi sekaligus mendorong pengembangan sektor pertanian yang lebih modern, produktif dan memiliki nilai ekonomi bagi masyarakat.
Sebagai Ketua DPC HKTI Halteng Ikram M. Sangadji diharapkan dapat memperkuat sinergi antara organisasi petani dengan pemerintah daerah. Terlebih, sektor pertanian menjadi salah satu bagian penting dalam menjaga ketahanan pangan sekaligus membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat.
Selanjutnya, Wakil Gubernur Maluku Utara, H. Sarbin Sehe, mengatakan keberadaan HKTI di daerah harus mampu memberi dampak nyata bagi petani. Menurutnya, organisasi tersebut tidak boleh berhenti sebatas pada pembentukan kepengurusan, tetapi harus menjadi wadah konsolidasi dan pengembangan petani.
“HKTI ini baik untuk membangun petani modern, pertama anak-anak muda yang ada di Halmahera Tengah,”terangnya.
Sarbin juga mendorong kepengurusan HKTI yang baru agar segera melakukan konsolidasi dengan kelompok-kelompok tani dan menyusun langkah konkret dalam membangun pertanian yang berbasis ekonomi modern.
“Setelah HKTI ini terbentuk, diharapkan melakukan konsolidasi kepada seluruh petani untuk membangun petani modern yang berbasis ekonomi modern,”jelasnya.
Selain itu, Nilai Tukar Petani (NTP) Maluku Utara pada Agustus berada di angka 101,05. Namun, sektor pertanian masih menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari penyusutan lahan sawah, pola pertanian konvensional, persoalan dokumen kepemilikan lahan hingga keterbatasan akses pembiayaan.Karena itu, revitalisasi pertanian dinilai membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, mulai dari pemerintah, kelompok tani, dunia usaha hingga perguruan tinggi.(tim)
Tinggalkan Balasan