WEDA-Panitia Khusus (Pansus) DPRD Halmahera Tengah kembali menggelar rapat dengan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada Selasa (21/4).

 

Diduga Terlibat Peredaran Sabu, Seorang Pemuda Diringkus Polisi 

Pada rapat tersebut, Pansus LKPJ DPRD menemukan  empat catatan penting dalam pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 yang digelar di Kantor DPRD Halmahera Tengah.

 

Ketua Pansus LKPJ DPRD Asrul Alting, mengatakan, pihaknya telah melakukan pendalaman terhadap capaian program, realisasi anggaran, hingga dampak nyata yang dirasakan masyarakat.

Komisi III DPRD Halteng Monitoring Pembangunan Jalan Hotmix dan Perumahan Pasca Konflik Sosial di Patani

 

“Kami temukan  antara perencanaan dan realisasi program tidak sinkron. Sejumlah kegiatan belum sepenuhnya menjawab kebutuhan riil masyarakat,”ujarnya.

 

Kata Asrul, Pansus LKPJ DPRD juga menyoroti serapan anggaran di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memang terlihat tinggi, namun tidak diimbangi dengan capaian output dan outcome yang maksimal. Kondisi ini dinilai menunjukkan lemahnya efektivitas penggunaan anggaran daerah.

 

“Anggaran di sejumlah OPD terlihat tinggi, tetapi belum sepenuhnya diikuti dengan capaian output dan outcome yang maksimal,”jelasnya.

 

Selain itu, catatan lain yang menjadi sorotan adalah masih lemahnya kelengkapan dan kerapian data yang disampaikan sejumlah OPD dalam pembahasan LKPJ. Menurut Pansus, hal ini menjadi persoalan serius karena LKPJ seharusnya berbasis data yang valid, terstruktur, dan dapat dipertanggungjawabkan.

 

Selanjutnya, Pansus juga menekankan pentingnya inovasi program dari setiap dinas dan badan. Terobosan nyata dinilai masih minim dan belum sepenuhnya memberikan dampak langsung bagi masyarakat.

 

“Harus ada inovasi dan terobosan program yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat,” terangnya.

 

Untuk tindak lanjut, Pansus DPRD Halmahera Tengah menegaskan akan memberikan catatan khusus terhadap OPD yang dinilai tidak kooperatif dalam proses pembahasan LKPJ. Tidak menutup kemungkinan, rekomendasi tegas juga akan disampaikan kepada kepala daerah sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja para pimpinan OPD.

 

“Kami berharap seluruh OPD menunjukkan itikad baik, menghargai forum resmi DPRD, dan hadir dengan kesiapan data yang memadai,”pungkasnya(tim)